BANDUNG,||formalisa.id||– Pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Jawa Barat menuai gelombang protes dari masyarakat dan sejumlah organisasi pemerhati pendidikan. Mereka menilai proses pelaksanaan PCMB sarat persoalan, mulai dari minimnya sosialisasi, kendala aplikasi, hingga buruknya pelayanan pengaduan bagi orang tua dan calon peserta didik.
Desakan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun menguat. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam organisasi pemerhati pendidikan menggelar aksi di Gedung DPRD Jawa Barat dan meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto.
Koordinator aksi menilai karut-marutnya pelaksanaan PCMB dan SPMB 2026 merupakan bentuk kegagalan manajemen dan koordinasi di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Mereka menyoroti pergantian aplikasi yang dinilai tidak melalui uji coba matang sehingga memicu kebingungan masyarakat, terutama saat proses verifikasi dan pendaftaran calon murid baru berlangsung.
Selain itu, para pengunjuk rasa juga menilai sosialisasi program PCMB tidak dilakukan secara maksimal. Akibatnya, banyak orang tua siswa yang tidak memahami perbedaan antara tahapan pemetaan dan proses penerimaan murid baru, sehingga menimbulkan kesalah pahaman di lapangan.
Sebelumnya, berbagai keluhan terkait sistem PCMB telah bermunculan. Sejumlah orang tua siswa mengaku mengalami kendala mulai dari akun yang tidak terverifikasi, kesulitan masuk ke sistem, hingga data peserta yang tidak terbaca. Kondisi tersebut membuat banyak warga mendatangi kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk meminta kejelasan.
Merespons polemik tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah mengambil langkah dengan menonaktifkan sementara Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Disdik Jabar, Suhendar, yang dinilai bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem teknologi informasi dalam pelaksanaan PCMB dan SPMB.
Namun demikian, sejumlah pihak menilai langkah tersebut belum cukup. Mereka mendesak agar evaluasi dilakukan hingga level pimpinan Dinas Pendidikan Jawa Barat serta meminta dibentuk tim investigasi independen guna mengusut berbagai persoalan yang terjadi selama proses PCMB dan SPMB 2026.
Aksi protes tersebut menjadi sorotan publik karena menyangkut layanan pendidikan yang berdampak langsung pada ribuan calon murid dan orang tua di seluruh Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan segera melakukan pembenahan agar proses penerimaan murid baru dapat berjalan transparan, akuntabel, dan tidak merugikan masyarakat. (Cakdar)
Komentar